studi formulasi kebijakan

Definisi Masalah ekonomi

Maraknya perdagangan ilegal

Dewasa ini perdagangan ilegal semakin banyak ditemukan di daerah-daerah perbatasan terutama di kalimantan barat. Perdagangan ilegal dikalimantan barat ini sering terjadi di wilayah perbatasan antara malaysia dan indonesia. Kebanyakan barang yang di pasok ilegal dari negara sebelah adalah berupa bahan pangan seperti gula,gas, dll, namun juga dapat berupa seperti snack-snack ringan dan minuman ringan. Hal ini tentu saja sangat berdampak terhadap perkembangan perekonomian di negeri kita terutama pertumbuhan perekonomian di kalimantan barat ini. Hal ini juga menggambarkan betapa lemah nya kekuatan ekonomi di indonesia terutama dalam hal perdagangan.Tingginya harga bahan pangan di dalam negeri mengakibatkan banyak masyarakat yang mencari “another way” dalam memenuhi kebutuhan pangan nya dengan tingkat harga yang lebih murah. Sehingga banyak masyarakat mencari produk murah namun berkualitas seperti barang yang dipasok ilegal dari negara tetangga. Pemerintah saat ini diharapkan untuk mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan kualitas dan harga bahan pangan yang sesuai agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Selain itu pemerintah juga mesti dapat memikirkan bagaimana kedepannya mengenai perdagangan ilegal diwilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yg banyak terjadi di daerah kalimantan barat ini. Apakah akan dibuat kesepakatan kerjasama mengenai perdagangan di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia ini?.

Masalah Publik

            Harga bahan pangan di dalam negeri ini sangat tinggi namun tidak sesuai dengan kualitasnya, contoh saja dalam hal kecil seperti gula dan gas, harga nya yang semakin tinggi namun kualitasnya malah tidak sebagus atau sesuai dengan harganya, masih banyak ditemukan gas yang netto nya kurang dari standar tabung gas nya. Ini tentu saja menimbulkan masalah publik yang mana pemerintah masih kurang mampu mengontrol sistem perdagangan dan tingkat harga di negara kita sehingga banyak dari masyarakat di wilayah perbatasan lebih memilih barang produksi negara tetangga yang memang cukup berkualitas dan sesuai dengan harganya walaupun sebenarnya barang tersebut ilegal. Hal ini lah yang perlu diantisipasi oleh pemerintah, selain dapat merugikan pedagang-pedagang lokal yang menjual produk legal, tentu saja perdagangan ilegal di wilayah perbatasan ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negeri kita ini.

Masalah Kebijakan

            Kurangnya perhatian pemerintah dengan perkembangan ekonomi di wilayah perbatasan mengakibatkan perdagangan ilegal di wilayah tersebut semakin meningkat. Kegiatan perekonomian di wilayah perbatasan tersebut kian kacau,karna banyak barang-barang ilegal yang beredar di sana, pemerintah seakan tidak mampu untuk mengontrol hal itu, ini tentu merupakan yang akan merugikan piahk pemerintah dan bahkan masyarakat yang berdagang barang-barang legal. Dengan marak nya barang yang ilegal berarti banyak pula barang yang tidak kena pajak dan tentu itu secara tidak langsung merugikan bagi pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang telah ada mengenai perdagangan ilegal ini seakan masih belum mampu untuk mengontrolnya. Apakah ada yang salah dari sistem atau kah memang ada oknum yang bermain didalamnya.

Agenda Pemerintah

            Pemerintah yang merasa terugikan dengan maraknya perdagangan ilegaltentu saja akan menindak lanjuti hal ini, sesuatu masalah akan menjadi agenda pemerintah apabila hal tersebut telah menjadi sebuah gejala yang begitu berpengaruh bagi publik (masyarakat dan pemerintah) apalagi ketika hal itu telah masuk di media massa. Dan dalam kasus perdagangan ilegal ini telah mencapai dimana tingakat permasalahannya berpengaruh bagi kegiatan ekonomi di wilayah kalimantan barat dalam hal ini khususnya wilayah perbatasan. Ada pun tindakan yang mesti dilakuakn oleh pemerintah adalah dengan kembali membuat formulasi kebijakan yang mana untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan menurut saya langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah adalah dengan membuat sebuah kesepakatan kerjasama dengan pihak tetangga sebelah yang mana berisi sebuah aturan yang mengatur tentang perdagangan di perbatasan dimana disitu ditetapkan sebuah tempat dan waktu khusus yang bisa memperdagangkan barang produksi antar kedua negara tanpa dikenakan pajak namun legal, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu untuk mengontrol tingkat harga bahan pangannya agar sesuai dengan kualitas nya pemerintah  perlu memperketat pengawasan dalam kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat meminimalisir adanya oknum-oknum yang berbuat curang sehingga apa yang di jual tidak sesuai antara harga dan kualitas. Setelah masalah ini masuk menjadi agenda pemerintah maka akan diputuskan lah kebijakan-kebijakan guna menyelasaikan permasalahan publik ini.